Gempal Raya Labusel Demo Jalan Rusak di Kantor Bupati dan DPRD
Kotapinang -Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda Labuhanbatu Raya (Gempal Raya) berunjuk rasa di Kantor Bupati dan Gedung DPRD Labusel, Selasa(23/2). Mereka mendesak agar Bupati Labusel untuk mencopot Kadishub yang dinilai tidak mampu menegakkan supremasi hukum.
Kordinator aski Azhari Harahap dalam orasinya menyampaikan, akibat banyaknya truk yang melintas melebihi kapasitas jalan kelas II, kondisi jalan lintas Dusun Sumberjo Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba itu rusak berat dan telah melanggar Undang-undang No 22 tahun 2009 dan PP no 43 tahun 1993.
"Truk yang melintas rata-rata bermuatan 30-40 ton. Ini telah menyalahi. Kami masyarakat Dusun Sumberjo meminta Bupati Labusel turun langsung untuk melihat kondisi jalan yang rusak berat, serta menuntut dilakukannya penegakan supremasi hukum," katanya.
Mereka juga menilai pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan Labusel tidak berani melakukan penindakan kepada kendaraan yang telah jelas-jelas melakukan pelanggaran.
"Kami menilai, pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan mandul untuk melakukan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan kendaraan yang kerap melintas di Dusun Sumberjo itu," katanya.
Sekelompok massa melanjutkan aksinya di gedung DPRD Labusel, mereka mendesak agar DPRD Labusel segera melakukan pengawasan.
Aksi diterima sejumlah anggota DPRD Labusel dan meminta masa aksi untuk melakukan pertemuan di ruang rapat gedung DPRD Labusel. Pertemuan yang berlangsung cukup lama tidak ada kesepakatan terkait tuntutan massa aksi. Massapun memilih membubarkan diri dan keluar dari ruang pertemuan.
Sebelumnya, Gempal Raya juga melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Koninfo Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Jalan Bukit Kotapinang. Namun, aspirasi itu juga tidak ditanggapi sejumlah pejabat Dishub Kominfo Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Kordinator aski Azhari Harahap dalam orasinya menyampaikan, akibat banyaknya truk yang melintas melebihi kapasitas jalan kelas II, kondisi jalan lintas Dusun Sumberjo Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba itu rusak berat dan telah melanggar Undang-undang No 22 tahun 2009 dan PP no 43 tahun 1993.
"Truk yang melintas rata-rata bermuatan 30-40 ton. Ini telah menyalahi. Kami masyarakat Dusun Sumberjo meminta Bupati Labusel turun langsung untuk melihat kondisi jalan yang rusak berat, serta menuntut dilakukannya penegakan supremasi hukum," katanya.
Mereka juga menilai pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan Labusel tidak berani melakukan penindakan kepada kendaraan yang telah jelas-jelas melakukan pelanggaran.
"Kami menilai, pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan mandul untuk melakukan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan kendaraan yang kerap melintas di Dusun Sumberjo itu," katanya.
Sekelompok massa melanjutkan aksinya di gedung DPRD Labusel, mereka mendesak agar DPRD Labusel segera melakukan pengawasan.
Aksi diterima sejumlah anggota DPRD Labusel dan meminta masa aksi untuk melakukan pertemuan di ruang rapat gedung DPRD Labusel. Pertemuan yang berlangsung cukup lama tidak ada kesepakatan terkait tuntutan massa aksi. Massapun memilih membubarkan diri dan keluar dari ruang pertemuan.
Sebelumnya, Gempal Raya juga melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Koninfo Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Jalan Bukit Kotapinang. Namun, aspirasi itu juga tidak ditanggapi sejumlah pejabat Dishub Kominfo Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Comments
Post a Comment