DPRD Labuhanbatu Dituding Tak Serius Awasi LKPJ
Anak Labuhanbatu - Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporam Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Labuhanbatu TA 2015 yang baru saja di gelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu jangan dijadikan modus.
Masyarakat meminta DPRD Labuhanbatu lebih serius dalam menilisik, menelusuri serta mengawasi penyaluran penggunaan anggaran padaLaporan Keuangan nanti terkait dana sertifikasi yang belum dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Labuhanbatu.
“LKPj itu hanya sebagai prosedur aturan saja yang mana DPRD Labuhanbatu mau tidak mau harus menerima LKPj Bupati.Seharusnya DPRD Labuhanbatu lebih serius dalam menelusuri anggaran dana sertifikasi yang belum dibayarkan oleh Dinas Pendidikan pada Laporan Keuangan nanti,”tegas Ketua LSM Parlement Wact Labuhanbatu Andi Siagian kemarin di Rantauprapat.
Menurutnya, permasalahan dana sertifikasi yang terjadi di Labuhanbatu bukan masalah baru yang harus membuka file banyak untuk menelusuri anggarannya.Ia mengatakan bahwa DPRD Labuhanbatu justru lebih mengetahui jika serius dalam menelisik,menelusuri sera mengawasi anggaran dana sertifikasi di dalam Laporan Keuangan.
Permasalahannya,kata andi,dana sertifikasi tersebut sebelumnya sudah berada di KAS Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu dan seharusnyasudah diterimaoleh guru-guru.
”Jadi tidak ada alasan Dinas Pendidikan Labuhanbatu menahan dana sertifikasi guru. Tindakan intimidasi terhadap guruyang mempertanyakan dana sertifikasi itu sangat memalukan,”cetusnya.
Salah seorang anggota DPRD Labuhanbatu H.Ilham Pohan S.sos dari Fraksi Perubahan saat dihubungi,Rabu (04/05) guna meminta tanggapan terkait perihal ini justru menyarankan mempertanyakan langsung kepada Fraksi yang mempermasalahkan soal Dinas Pendidikan.
”Tanya aja langsung sama Fraksinya.Jangan libatkan lembaga Dewannya,”tandasnya sambil menutup pembicaraan.
Comments
Post a Comment