DPRD Labusel Hentikan Pansus LKPJ Bupati
Anggota DPRD Labuhanbatu Selatan (Labusel) mendadak menghentikan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati 2015 yang sudah terbentuk sejak beberapa hari lalu.
Padahal seyogianya, Senin (9/5) lalu, anggota pansus dan Pemkab Labusel dijadwalkan turun ke lapangan bersama melakukan kunjungan pengawasan. Namun, agenda tersebut tiba-tiba batal dengan alasan pihak eksekutif tidak ada yang hadir. Ironisnya, justru sekarang ini sejumlah anggota DPRD malah sudah membentuk badan musyawarah (banmus) untuk menjadwalkan sidang paripurna atas LKPj Bupati Labusel tanpa ada hasil temuan pansus.
Ada dugaan pansus itu dilakukan hanya untuk menakutnakuti pihak eksekutif. Salah seorang anggota Pansus LKPj Bupati, Parlindungan Aritonang mengatakan, pansus ini harus diteruskan sampai selesai dan tidak boleh berhenti tiba-tiba. “Kami dari Fraksi Gerindra tidak akan setuju di bentuk banmus sebelum ada hasil pansus,” kata politisi Partai Gerindra ini, Kamis (12/5).
Dia mengatakan, jika pihaknya dari Fraksi Gerindra kalah voting dalam proses pembentukan banmus, maka pihaknya akan merekomendasikan hasil pansus yang belum selesai itu kepada penegak hukum. “Fraksi Ge-rindra terus membela kepentingan rakyat agar pansus yang telah terbentuk tidak dikatakan pansus abal-abal,” ujar Parlindungan Aritonang.
Terpisah, mantan anggota DPRD Labusel periode 2009- 2014, Hasraruddin Nur Daulay sekaligus Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Labusel ketika diminta tanggapan mengatakan, dibentuknya Pansus DPRD sudah diatur UU dan harus memiliki dasar. “Kalau misalnya tidak jelas permasalahannya, kenapa dibentuk pansus,” ungkapnya.
Sementara Ketua Pansus Jaballudin Dasopang ketika dikonfirmasi terkait penghentian pansus yang belum memiliki hasil itu mengatakan, untuk saat ini belum ada temuan dan pihaknya belum turun ke lapangan.
Padahal seyogianya, Senin (9/5) lalu, anggota pansus dan Pemkab Labusel dijadwalkan turun ke lapangan bersama melakukan kunjungan pengawasan. Namun, agenda tersebut tiba-tiba batal dengan alasan pihak eksekutif tidak ada yang hadir. Ironisnya, justru sekarang ini sejumlah anggota DPRD malah sudah membentuk badan musyawarah (banmus) untuk menjadwalkan sidang paripurna atas LKPj Bupati Labusel tanpa ada hasil temuan pansus.
Ada dugaan pansus itu dilakukan hanya untuk menakutnakuti pihak eksekutif. Salah seorang anggota Pansus LKPj Bupati, Parlindungan Aritonang mengatakan, pansus ini harus diteruskan sampai selesai dan tidak boleh berhenti tiba-tiba. “Kami dari Fraksi Gerindra tidak akan setuju di bentuk banmus sebelum ada hasil pansus,” kata politisi Partai Gerindra ini, Kamis (12/5).
Dia mengatakan, jika pihaknya dari Fraksi Gerindra kalah voting dalam proses pembentukan banmus, maka pihaknya akan merekomendasikan hasil pansus yang belum selesai itu kepada penegak hukum. “Fraksi Ge-rindra terus membela kepentingan rakyat agar pansus yang telah terbentuk tidak dikatakan pansus abal-abal,” ujar Parlindungan Aritonang.
Terpisah, mantan anggota DPRD Labusel periode 2009- 2014, Hasraruddin Nur Daulay sekaligus Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Labusel ketika diminta tanggapan mengatakan, dibentuknya Pansus DPRD sudah diatur UU dan harus memiliki dasar. “Kalau misalnya tidak jelas permasalahannya, kenapa dibentuk pansus,” ungkapnya.
Sementara Ketua Pansus Jaballudin Dasopang ketika dikonfirmasi terkait penghentian pansus yang belum memiliki hasil itu mengatakan, untuk saat ini belum ada temuan dan pihaknya belum turun ke lapangan.
Comments
Post a Comment