Bupati Labura Ikuti Pelatihan di Kemendagri

Bupati Labuhanbatu Utara H Kharuddin Syah SE dan istrinya Hj Ely Zarwati mengikuti pelatihan bagi para bupati/walikota yang dilaksanakan Kemendagri. 

Kegiatan selama empat hari yang dipusatkan di Badan Pengembangan SDM Kemendagri itu diikuti 104 bupati/walikota se-Indonesia yang ikut pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2015 lalu.

Kharuddin Syah yang merupakan salah peserta menyebutkan,  5 tahun yang lalu dirinya juga sudah pernah mengikuti kegiatan seperti itu. 

“Tahun ini saya kembali menjadi peserta diklat. Kegiatan seperti ini sangat baik sekali karena dapat menambah wawasan kita. Disini kita berjumpa dengan bupati/walikota se-Indonesia,” katanya.

Menurut pria yang terpilih untuk priode kedua itu, bagi dirinya pribadi, kegiatan itu sangat bermanfaat sekaligus sebagai sarana bertukar informasi, gagasan dan pengalaman dalam hal membangun daerah.

Selain itu, ia juga mengapresiasi langkah baru yaitu menyertakan para istri kepala daerah dalam pelatihan. Bagi para istri kepala daerah itu diberikan pembekalan terkait PKK. “Selama kegiatan kami tinggal di mess. 

Jika melihat jadwal, kami masuk mulai pukul 08.00 WIB-21.00 WIB. Narasumber juga berganti mulai dari Panglima TNIhingga Ketua KPK,” sebutnya. 

Dari rilis Bagian Humas Setdakab Labura yang diterima Sabtu 28/5) disebutkan, pelatihan itu dibuka Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dan dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo. 

Dalam arahannya, Luhut menyatakan, kepala daerah harus berfikir inovatif dan berhati-hati dalam mengemban amanat dan tanggung jawab sebagai pimpinan.

“Duduk (sebagai kepala daerah—red) tidak selamanya, harus juga turun ke bawah. Jangan karena kekuasaan kadang-kadang lupa. Jadi harus membuat nyaman ketika nanti turun. Harus hati-hati, kalau enggak pasti hanyut,” katanya.

Lebih lanjut Luhut menyebutkan, kepala daeah juga ahrus menjadi teladan dan berada di garda terdepan dalam memberantas korupsi. 

"Memang susah, pasti dicari kekurangan. Tapi saya tak khawatir karena melakukan sesuai aturan. Sebagai contoh, saya juga tak pernah kasih perintah yang tak bisa saya lakukan," ujarnya.

Sedangkan Mendagri Tjahjo Kumolo mengamini pernyataan Luhut. Menurutnya, kepala daerah harus memahami area rawan korupsi, paham masalah pemberantasan narkoba, kesenjangan sosial, radikalisme, terorisme dan area rawan bencana.

“Kepala daerah dipilih rakyat, harus amanah dan pahami apa yang menjadi aspirasi masyarakat daerah, Harus mampu mengorganisir masyarkat di daerah,” ujarnya.